JAKARTA,quickq免费下载 DISWAY.ID- Pengamat pendidikan menilai bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan pendidikan sehingga tidak tahu mana yang menjadi kewajiban dan prioritas.

Hal ini berpengaruh pada pemanfaatan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen tiap tahunnya.Terlebih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang merupakan kementerian penyelenggara pendidikan hanya mendapatkan pagu sebesar 12 persen dari anggaran pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, "Anggaran pendidikan sudah cukup besar, sayangnya bocor di mana-mana."

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Tahun 2025 Turun, PIP, KIP, Hingga Tunjangan Guru Terancam Tak Optimal

"Sementara pemerintah tidak punya prioritas di pendidikan ini mau apa, akibatnya anggaran pendidikan tidak berdampak besar. Padahal anggaran sudah sangat besar," kata Ubaid kepada Disway, 31 Agustus 2024.

Karena tidak adanya prioritas yang jelas, lanjut Ubaid, banyak program-program di luar pendidikan yang menyunat anggaran pendidikan.

"Kita tidak punya peta jalan pendidikan. Jadi tidak jelas kita mau apa dan ke mana. Jadi ya anggaran pendidikan dimakan ramai-ramai, tidak jelas fokus ke mana, akibatnya tidak berdampak apa-apa."

Ia pun mencontohkan program makan bergizi gratis di sekolah yang menggunakan anggaran pendidikan sebesar Rp71 triliun.

BACA JUGA:Dubes AS Puji Indonesia, Nadiem Makarim Dukung Kampus Jalin Kerjasama Pendidikan

"Mestinya tidak boleh itu menurut UU Sisdiknas. Kalau Rp71 T itu dipakai untuk support akses pendidikan, maka kita sudah bisa praktikkan sekolah tanpa dipungut biaya dari SD-SMA di sekolah negeri dan swasta," tuturnya.

Sedangkan saat ini, kata Ubaid, pendidikan di Indonesia masih tergolong jajaran negara dengan tarif biaya termahal di dunia, tapi kualitasnya masih jajaran negara dengan kualitas terburuk di dunia.

Kemudian juga sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan kementerian selain Kemendikbudristek turut menikmati anggaran pendidikan.

BACA JUGA:Nyalon Gubernur, Ridwan-Suswono Janji Beri Pendidikan untuk Semua Anak di Jakarta

"Mestinya tidak boleh itu, dilarang Pasal 49 UU Sisdiknas. Tapi kenapa masih dilakukan? Ya jelas, anggaran pendidikan ini jadi bancakan ramai-ramai, bahkan jadi santapan segar para koruptor. Sampai saat ini sektor pendidikan masih jajaran top five sektor terkorup di Indonesia. Miris.”

• 1
• 2
• »

• ·Jalani Perawatan di RSUD Hasan Bushori, KPK Minta Eks Gubernur Malut AGK Kembali ke Rutan Jambula
• ·Pendaftaran CPNS 2024 Berakhir, Ini 10 Daftar Instansi Pusat dengan Peminat Terbanyak!
• ·Alasan Seat Belt Pesawat Harus Tetap Dipakai Meski Lampu Mati
• ·Dengarkan Anak Muda, SBY: Banyak Pemimpin Sama dengan Banyak Matahari, Akan Menyebabkan Kekacauan
• ·Olahraga Bisa Rem Dorongan Kompulsif Masturbasi? Ini Kata Dokter
• ·KUHP Baru Dinilai Bisa Selamatkan Terdakwa Kasus Pelanggaran Hukum Berat, Contohnya Ferdy Sambo
• ·Baleg DPR RI Targetkan RUU Kementerian Negara Disahkan Paling Lambat 30 September
• ·Anugerah Jurnalistik BPKH 2024: Rayakan Milad ke
• ·Alexander Marwata Ngaku Bertemu Eko Darmanto: Satu Kali
• ·Hindari Black Campaign, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
• ·5 Durian Termahal di Dunia, Ada dari Indonesia
• ·KUHP Baru Dinilai Bisa Selamatkan Terdakwa Kasus Pelanggaran Hukum Berat, Contohnya Ferdy Sambo
• ·TBLA Siapkan Dividen Tunai Final Rp72,18 Miliar, Investor Dapat Segini
• ·Dituding Gunakan Uang Donasi, Pencinta Hewan Ini Lapor Polisi
• ·Gelar Miss Universe Argentina Dicabut dari Magali Benejam
• ·Pria Petamburan Ngamuk Rusak Tempat Laundry Diciduk Polisi, Gara