Mensesneg Ungkap Alasan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama jadi Dirjen Bea Cukai

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai berasal dari kalangan kalangan militer, yaitu Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama. 

Menurut pria yang akrab disapa Pras ini, banyak pelanggaran yang terjadi melalui jalur bea dan cuka sehingga perlu ada sosok pemberani di dalamnya. 

"Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai," ujar Pras di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025). 

Ia menjelaskan pelanggaran seperti penyelundupan barang ilegal masih sering terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Waktu Sebulan ke Dirjen Pajak & Bea Cukai Baru untuk Bereskan Masalah

Selain itu, menurut dia, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian. 

"Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita 'keroyok' bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban," ujar Prasetyo. 

Lebih lanjut, Pras menjelaskan bahwa penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. 

Oleh karena itu, dua dirjen di Kementerian Keuangan, yakni Dirjen Pajak dijabat Bimo Wijayanto, dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budi Utama. Keduanya merupakan penunjukan dari Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan," kata Prasetyo.